Pemda dan DPRD Lombok Timur Evaluasi Setahun Program Makan Bergizi Gratis

LOMBOK TIMUR | Mediambg.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat evaluasi satu tahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Lombok Timur, Senin (19/1/2026).

Rapat evaluasi ini bertujuan menilai kinerja Program MBG sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan strategi penguatan pelaksanaan program pada 2026 agar lebih efektif, transparan, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, M. Juaini Taofik, menyampaikan bahwa program MBG memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat adanya dampak positif Program MBG terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur.

Meski demikian, Pemda Lombok Timur tetap mencermati sejumlah dinamika dan persoalan yang muncul selama pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, kunci kelancaran program terletak pada komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sekolah yang menjalin koordinasi intensif dengan SPPG terbukti mampu menjalankan program MBG tanpa kendala berarti,” ujarnya.

Mengingat MBG menyajikan makanan segar dengan tingkat risiko yang cukup tinggi, Pemda berkomitmen untuk memperkuat sistem transparansi dan pengawasan. Salah satu langkah yang direncanakan adalah pembentukan bidang monitoring pada pertengahan 2026 yang akan melibatkan perwakilan masyarakat di luar mitra resmi program.

Wadah tersebut diharapkan mampu menampung keluhan, masukan, serta pengawasan dari wali murid secara cepat dan responsif. Selain itu, Pemda juga menyiapkan skema delegasi kewenangan berjenjang agar persoalan di daerah dapat ditangani lebih cepat tanpa harus selalu menunggu arahan dari pemerintah pusat atau provinsi.

Pengawasan Berjenjang Jadi Fokus

Sementara itu, Kepala Regional SPPG Lombok Timur, Eko Prasetyo, menegaskan pentingnya peran Satgas Kabupaten sebagai pengawas utama pelaksanaan MBG di lapangan. Ia meminta Satgas lebih aktif memantau operasional SPPG serta segera melaporkan setiap permasalahan ke tingkat provinsi maupun pusat agar perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Di sisi lain, Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, menjelaskan bahwa insiden yang sempat terjadi di wilayah Kembangsari dipicu oleh kurangnya edukasi terkait konsumsi makanan. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah siswa membawa pulang susu kedelai yang seharusnya dikonsumsi segera, sehingga melewati batas kelayakan konsumsi.

Selain itu, tim juga menemukan indikasi pemesanan susu yang mendekati masa kedaluwarsa dari mitra penyedia. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi pengelola program.

“Hal ini menjadi dasar untuk memperketat seleksi dan pengawasan terhadap mitra ke depannya,” tegas Agamawan.

Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh koordinator wilayah Lombok Timur, perwakilan koordinator kecamatan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pemda dan DPRD Lombok Timur menegaskan komitmen bersama untuk terus memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya semakin optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat.