Gubernur NTB Ingatkan 632 SPPG Prioritaskan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis

MATARAM | Mediambg.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan seluruh 632 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di NTB agar menjadikan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan di salah satu kabupaten yang diduga disebabkan oleh konsumsi susu kedaluwarsa. Temuan serupa juga dilaporkan terjadi di kabupaten lain.

“Saya menerima laporan adanya kejadian keracunan yang diduga dipicu oleh susu kedaluwarsa. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujar Gubernur NTB melalui Juru Bicara Pemprov NTB Dr. Ahsanul Khalik, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB.

Gubernur menekankan bahwa evaluasi terhadap SPPG harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada kualitas bahan pangan. Evaluasi juga mencakup kedisiplinan pelaksana, kompetensi juru masak, hingga mekanisme pengadaan bahan pangan.

“Pemeriksaan harus mencakup kemungkinan kelalaian dalam pemilihan bahan baku, termasuk potensi penggunaan bahan yang mendekati atau melewati masa kedaluwarsa,” kata Ahsanul Khalik.

Selain itu, seluruh tahapan operasional SPPG diwajibkan berjalan sesuai standar, mulai dari proses pembersihan bahan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.

“Semua proses harus memenuhi standar keamanan pangan. Tidak boleh ada celah yang berisiko membahayakan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Gubernur NTB juga meminta peningkatan serius terhadap standar sanitasi, termasuk sterilisasi alat makan, kualitas air yang digunakan, serta pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan kontaminasi silang. Ia menegaskan bahwa Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, bersama perangkat daerah terkait, harus melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin serta tegas.

“Program MBG adalah program prioritas pemerintah. Keselamatan penerima manfaat adalah yang utama, dan kita tidak menginginkan kejadian serupa terulang,” ujarnya.

Capaian MBG NTB Capai 1,88 Juta Penerima Manfaat

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB melaporkan bahwa hingga 18 Januari 2026, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan capaian yang signifikan. Sebanyak 632 SPPG telah beroperasi, terdiri dari 622 SPPG Mitra, 5 SPPG Pondok Pesantren, 4 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU.

Keberadaan SPPG dinilai menjadi simpul utama layanan gizi untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran serta menjangkau wilayah yang lebih luas, termasuk daerah pinggiran dan pedesaan.

Hingga pertengahan Januari 2026, total penerima manfaat MBG di NTB mencapai sekitar 1,88 juta jiwa, mencakup balita, ibu hamil, ibu menyusui, peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, madrasah, serta santri pondok pesantren.

Program MBG juga memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi lokal, dengan menyerap 29.605 tenaga kerja serta melibatkan 2.490 supplier, yang terdiri dari UMKM, koperasi, BUMDes, dan berbagai mitra lainnya.

“Ekosistem ekonomi lokal tumbuh seiring dengan layanan pemenuhan gizi yang dijalankan melalui Program MBG,” pungkas Ahsanul Khalik.