Kepala BGN Resmikan SPPG di Sebatik Timur Nunukan, Dorong Ketahanan Pangan Wilayah Perbatasan

NUNUKAN – Mediambg.id | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dr. Dadan Hindayana, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanjung Karang yang berlokasi di Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Fasilitas ini dikelola oleh Yayasan Aztrada Garuda Jaya dan menjadi bagian penting dari penguatan program pemenuhan gizi nasional di wilayah perbatasan negara.

Peresmian SPPG tersebut dilakukan dalam rangka kunjungan kerja BGN ke kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Dalam agenda itu, Prof. Dadan didampingi Direktur Kerja Sama dan Kemitraan BGN Kolonel Cba. Mu. Rizal Salewangang, perwakilan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Balikpapan, Kalimantan Timur, serta turut dihadiri Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud.

Dalam sambutannya, Prof. Dadan menjelaskan bahwa BGN secara resmi berdiri pada 15 Agustus 2024 melalui Peraturan Presiden yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atas permintaan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lembaga ini dibentuk untuk menjalankan program pemenuhan gizi anak Indonesia secara nasional mulai tahun 2025.

Seiring berjalannya waktu, jaringan SPPG terus berkembang pesat, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah pedalaman, perbatasan, hingga pulau-pulau terluar. Hingga saat ini, jumlah SPPG di seluruh Indonesia telah mencapai 21.335 unit, termasuk SPPG di Sebatik yang berada di wilayah strategis perbatasan negara.

Menurut Prof. Dadan, keberadaan SPPG di Sebatik memiliki dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat setempat. Operasional SPPG akan mendorong peningkatan aktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan karena tingginya kebutuhan bahan baku pangan.

“Saya melihat di Sebatik banyak kebun pisang milik warga. Ini sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber buah dalam program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, kebutuhan telur ayam, daging ayam, serta hasil perikanan laut dan budidaya akan meningkat seiring beroperasinya SPPG. Kondisi ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan, Prof. Dadan mendorong setiap SPPG agar secara bertahap mengelola lahan pertanian maupun peternakan sendiri sebagai penopang kebutuhan operasional.

“Tiap SPPG mendapatkan anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Jika di Sebatik terdapat empat SPPG, maka setiap bulan sekitar Rp4 miliar dana APBN berputar di wilayah ini,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026, pemerintah pusat telah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp260 triliun ke rekening BGN. Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp67 triliun untuk mendukung optimalisasi program pemenuhan gizi nasional.

Guna memastikan standar gizi nasional terpenuhi, Presiden Prabowo merekrut generasi muda lulusan berbagai disiplin ilmu dari seluruh Indonesia untuk dididik di Universitas Pertahanan sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

“Seluruh SPPG di Indonesia dipimpin oleh SPPI. Ini menjadi syarat mutlak agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar gizi nasional,” tegas Prof. Dadan.

Tingginya antusiasme masyarakat dalam membangun SPPG juga menjadi sorotan. Berdasarkan data BGN, banyak SPPG yang didirikan sepenuhnya melalui swadaya masyarakat. Salah satunya adalah SPPG Tanjung Karang yang dibangun oleh tokoh masyarakat setempat, H. Nuwardi atau yang akrab disapa H. Momo.

Kontribusi masyarakat dalam pembangunan SPPG dinilai sangat luar biasa. Bahkan, BGN mengaku kewalahan menghadapi tingginya partisipasi masyarakat yang ingin mendirikan SPPG di berbagai daerah pada tahun 2025 dan 2026.

“Jika satu SPPG membutuhkan biaya sekitar Rp2 miliar, bisa dibayangkan berapa besar anggaran yang harus disiapkan pemerintah untuk membangun lebih dari 21 ribu SPPG. Inilah bukti kuatnya semangat gotong royong masyarakat Indonesia dalam mendukung program pemerintah,” pungkasnya.